PARIGI--MICOM: Ratusan warga dari empat desa di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Selasa pagi (14/08), menyegel Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong.
Warga menolak kepala kantor yang baru dilantik, Lutfi Latopada.
Selain melakukan aksi penyegelan pintu utama kantor, warga juga membakar ban bekas di halaman kantor.
Sebuah spanduk berisikan penolakan warga dengan pejabat baru juga dibentangkan di pagar halaman kantor.
Aksi protes itu dilakukan sebagai protes dan desakan kepada Kepala Kemenag Propinsi Sulawesi Tengah, Mochsen Al-Idrus untuk membatalkan pejabat baru yang sudah dilantiknya.
Menurut Koordinator aksi, Masmun, warga yang menyegel ini adalah perwakilan dari masyarakat Desa Pangi, Lebo, Bamba Lemo dan Kampal.
"Aksi penyegelan tidak akan dihentikan sampai tuntutan mereka dipenuhi," tegas Masmun.
Sebelumnya, tiga nama putra daerah yg sudah direkomendasikan untuk menjabat sebagai Kepala Kemenag Kabupaten Parigi Moutong, masing-masing Sukri,S.Ag, H Nawir, dan Sudirman.
Namun yang dlantik justru Lutfi Latopada. Pendemo pun meminta agar pejabat baru yang dlantik tidak ke Parigi Moutong.
Akibat aksis ini, seluruh aktivitas perkantoran terhenti. (HF/OL-8)
Selasa, 14 Agustus 2012
Jumat, 03 Agustus 2012
Karyawan Tambang Nikel di Morowali Sendera Staf Manajemen
Aksi tersebut mereka lakukan karena manajemen PT Tridaya Jaya hingga kini belum membayar gaji mereka selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli.
Pongky disandera oleh puluhan karyawan saat berada dalam mobil aparat keamanan yang tengah melaju dari lokasi pelabuhan perusahaan. Karyawan yang mengetahuii keberadaan Pongky lalu menghadang mobil tersebut dan menyenderanya. Empat polisi yang bersama Pongky tidak berkutik.
Selain itu, karyawan perusahaan nikel tersebut juga memblokade Jalan Trans- Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara di Desa Lalampo, Kecamatan Bahadopi, Morowali. Mereka menutup jalan menggunakan tumpukan batu dan tanah.
Karyawan yang marah juga menyita puluhan kendaraan berat milik perusahaan. Aksi menuntut upah oleh 320 karyawan yang sebagian besar sopir kendaraan berat dan eksavator itu berlangsung sejak Rabu (1/8). Namun, tuntutan mereka tidak digubris oleh perusahaan, bahkan, kantor perusahaan yang berada di lokasi tambang telah kosong karena ditinggalkan manajemennya.
Menurut koordinator pengunjuk rasa, Iwan, mereka terpaksa melakukan aksi tersebut karena perusahaan terus berjanji akan membayar gaji mereka, namun tidak kunjung dilaksanakan. "Ada karyawan yang gajinya belum dibayar sejak Mei lalu. Sementara itu, perusahaan terus menjanjikan kepada karyawan akan membayar," ujarnya.
Karyawan mengancam tidak akan membebaskan Pongky dan alat-alat berat yang mereka sandera sampai gaji mereka dibayar. Setelah itu mereka rela keluar dari perusahaan yang dinilai menambang secara ilegal. (M-UB/OL-01)
Rabu, 01 Agustus 2012
Ulama Minta Dubes Myanmar Diusir Dari RI
INILAH.COM, Jakarta - Ulama di Kota Palu, Sulawesi Tengah, prihatin atas nasib umat Muslim Rohingya, Myanmar. Ketua Umum Pengurus Besar Alkhairaat Palu, Habib Ali bin Muhammad Aljufri meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas dengan mengembalikan Dubes Myanmar ke negaranya.
"Bila perlu kita mengambil tindakan, dubes mereka dikembalikan ke negaranya," tandas Habib Ali di Palu, Rabu (1/8/1202).
Menurut Habib Ali, PB Alkhairaat dan Abnaulkhairaat mengutuk dan mengecam pembantaian ribuan Muslim Rohingya. Apa yang dilakukan Myanmar sudah di luar batas kemanusian. Hal ini sangat tidak sesuai dengan ajaran agama dan aturan negara manapun.
Secara agama, ini adalah kezaliman yang harus ditolak. "Diperlukan bertoleransi dalam beragama, Buddha hidup di Indonesia tanpa ada tekanan tanpa ada permusuhan. Bagi kita siapapun yang melakukan kezaliman itu adalah musuh," ujar Habib Ali.
Dia menilai semestinya Myanmar memberikan hak kepada Muslim Rohingya karena mereka sudah lama menetap di negara tersebut.
Menurut dia, pemerintah Indonesia lamban dalam menyelesaikan ini. Kalaupun berdiplomasi pemerintah, ternyata gagal, karena itu Indonesia harus tegas.
"Walaupun mereka bagian dari ASEAN, tapi ASEAN berdiri untuk menegakan keadilan. ASEAN didirikan dalam membangun kehidupan masyarakat, pun negara Myanmar," kata dia.
Keprihatinan serupa datang dari Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) Sulteng. Ketua IKADI Sulteng, Muhammad Ali Lamu mengatakan, tragedi kemanusiaan ini seharusnya disikapi semua pihak bukan hanya kaum Muslimin. Karena ini adalah pembantaian dan pembersihan etnik.
"IKADI bersama 12 ormas Islam yang lainnya bergabung lembaga persahabatan ormas Islam telah meminta pemerintah RI mengajukan protes resmi ke pemerintah Myanmar dan PBB agar tidak melakukan standar ganda terhadap kasus Rohingya dan menyesalkan lambatnya respon pemerintah terhadap kasus ini," kata dia.
Secara lokal, IKADI Sulteng mengimbau masyarakat Sulteng peduli terhadap peristiwa ini. Minimal mendoakan saudara Muslim Myanmar di bulan Ramadan ini. [yeh]
"Bila perlu kita mengambil tindakan, dubes mereka dikembalikan ke negaranya," tandas Habib Ali di Palu, Rabu (1/8/1202).
Menurut Habib Ali, PB Alkhairaat dan Abnaulkhairaat mengutuk dan mengecam pembantaian ribuan Muslim Rohingya. Apa yang dilakukan Myanmar sudah di luar batas kemanusian. Hal ini sangat tidak sesuai dengan ajaran agama dan aturan negara manapun.
Secara agama, ini adalah kezaliman yang harus ditolak. "Diperlukan bertoleransi dalam beragama, Buddha hidup di Indonesia tanpa ada tekanan tanpa ada permusuhan. Bagi kita siapapun yang melakukan kezaliman itu adalah musuh," ujar Habib Ali.
Dia menilai semestinya Myanmar memberikan hak kepada Muslim Rohingya karena mereka sudah lama menetap di negara tersebut.
Menurut dia, pemerintah Indonesia lamban dalam menyelesaikan ini. Kalaupun berdiplomasi pemerintah, ternyata gagal, karena itu Indonesia harus tegas.
"Walaupun mereka bagian dari ASEAN, tapi ASEAN berdiri untuk menegakan keadilan. ASEAN didirikan dalam membangun kehidupan masyarakat, pun negara Myanmar," kata dia.
Keprihatinan serupa datang dari Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) Sulteng. Ketua IKADI Sulteng, Muhammad Ali Lamu mengatakan, tragedi kemanusiaan ini seharusnya disikapi semua pihak bukan hanya kaum Muslimin. Karena ini adalah pembantaian dan pembersihan etnik.
"IKADI bersama 12 ormas Islam yang lainnya bergabung lembaga persahabatan ormas Islam telah meminta pemerintah RI mengajukan protes resmi ke pemerintah Myanmar dan PBB agar tidak melakukan standar ganda terhadap kasus Rohingya dan menyesalkan lambatnya respon pemerintah terhadap kasus ini," kata dia.
Secara lokal, IKADI Sulteng mengimbau masyarakat Sulteng peduli terhadap peristiwa ini. Minimal mendoakan saudara Muslim Myanmar di bulan Ramadan ini. [yeh]
Selasa, 31 Juli 2012
Minggu, 29 Juli 2012
Hartati Murdaya Bantah Menyuap Bupati Buol
INILAH.COM, Jakarta - Pemilik PT Hardaya Inti Plantation
(HIP), Hartati Murdaya membantah terlibat dalam kasus dugaan suap
kepada Bupati Buol, Amran Batalipu.
Bahkan, Hartati mengaku tidak tahu jika dua orang anak buahnya yakni Yani Ansori dan Gondo Sudjono memberikan uang kepada Bupati Amran. Bantahan disampaikan Hartati melalui pengacaranya, Patra M.Zen kepada INILAH.COM, Minggu (29/7/1202).
Patra menegaskan, inisiatif pemberian suap bukan berasal dari kliennya. "Begini, yang memberikan suap itu YA dan GS. Ibu (Hartati) tidak mengetahui ada suap itu. Kalau mau tanya silahkan ke YA dan GS yang memang memberikan uang suap itu," kata Patra.
Menurut Patra, Yani dan Gondo sebenarnya tidak berniat memberi suap kepada Bupati Amran. Ia mengklaim, Amran telah melakukan pemerasan kepada kedua bawahan kliennya itu.
Patra juga mengatakan jika uang yang diberikan kepada Amran bukanlah Rp3 miliar seperti yang dituduhkan KPK.
"Itu yang meminta uang kan AMB (Amran), tiga miliar. YA dan GS, mereka tidak sanggup. Makanya kalau tidak salah hanya memberi sepertiganya. Dilihat dari situ, saya kira itu bukan penyuapan loh, tapi pemerasan Bupati Buol kepada YA dan GS," ujar Patra.
Lebih lanjut Patra menjelaskan, tersangka Yani dan Gondo terpaksa menuruti permintaan uang yang diajukan Bupati Amran. Kedua anak buah Hartati itu khawatir akan menghadapi masalah jika tidak memenuhi permintaan calon bupati incumbent dalam Pilkada Buol 2012 itu.
"Mereka takut lah kalau enggak kasih ke pemerintah (Bupati Amran). Dikasih salah, enggak dikasih salah," katanya.
Sementara pengacara, Hartati lainnya Tumbur Simanjuntak menambahkan, KPK memang menetapkan anak buah Hartati sebagai tersangka. Namun dirinya meminta semua pihak melihat secara jernih permasalahan ini. Kliennya lah yang diperas Bupati Buol, Amran Batalipu.
"Jadi, jika pengusaha ke pejabat itu suap, tapi ini pejabat ke pengusaha, itu pemerasan namanya," tandas Tumbur. [yeh]
Bahkan, Hartati mengaku tidak tahu jika dua orang anak buahnya yakni Yani Ansori dan Gondo Sudjono memberikan uang kepada Bupati Amran. Bantahan disampaikan Hartati melalui pengacaranya, Patra M.Zen kepada INILAH.COM, Minggu (29/7/1202).
Patra menegaskan, inisiatif pemberian suap bukan berasal dari kliennya. "Begini, yang memberikan suap itu YA dan GS. Ibu (Hartati) tidak mengetahui ada suap itu. Kalau mau tanya silahkan ke YA dan GS yang memang memberikan uang suap itu," kata Patra.
Menurut Patra, Yani dan Gondo sebenarnya tidak berniat memberi suap kepada Bupati Amran. Ia mengklaim, Amran telah melakukan pemerasan kepada kedua bawahan kliennya itu.
Patra juga mengatakan jika uang yang diberikan kepada Amran bukanlah Rp3 miliar seperti yang dituduhkan KPK.
"Itu yang meminta uang kan AMB (Amran), tiga miliar. YA dan GS, mereka tidak sanggup. Makanya kalau tidak salah hanya memberi sepertiganya. Dilihat dari situ, saya kira itu bukan penyuapan loh, tapi pemerasan Bupati Buol kepada YA dan GS," ujar Patra.
Lebih lanjut Patra menjelaskan, tersangka Yani dan Gondo terpaksa menuruti permintaan uang yang diajukan Bupati Amran. Kedua anak buah Hartati itu khawatir akan menghadapi masalah jika tidak memenuhi permintaan calon bupati incumbent dalam Pilkada Buol 2012 itu.
"Mereka takut lah kalau enggak kasih ke pemerintah (Bupati Amran). Dikasih salah, enggak dikasih salah," katanya.
Sementara pengacara, Hartati lainnya Tumbur Simanjuntak menambahkan, KPK memang menetapkan anak buah Hartati sebagai tersangka. Namun dirinya meminta semua pihak melihat secara jernih permasalahan ini. Kliennya lah yang diperas Bupati Buol, Amran Batalipu.
"Jadi, jika pengusaha ke pejabat itu suap, tapi ini pejabat ke pengusaha, itu pemerasan namanya," tandas Tumbur. [yeh]
Tahanan Diperpanjang, Bupati Buol Lebaran di KPK
INILAH.COM, Jakarta - Bupati Buol Amran Batalipu harus
siap menerima pil pahit. Dia harus melewati hari raya Idul Fitri 1433
Hijriyah di Rutan KPK.
Masa penahanan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, itu telah resmi diperpanjang komisi yang dipimpin Abraham Samad tersebut hingga 40 hari ke depan.
Menurut pengacara Amran Batalipu, Amat Entedaim, masa berlaku penahanan kliennya selama 20 hari telah habis Kamis (26/7/1202). Namun, proses penyidikan masih berlangsung hingga penyidik KPK pun memperpanjang proses penahanannya lagi.
"Saya sudah menerima surat perpanjangan penahanan dari KPK hingga 40 hari ke depan," ujar Amat.
Kondisi ini membuat kliennya akan melewati hari raya Idul Fitri pertama dalam tahanan. Amat pun ikut terancam akan berlebaran di Jakarta.
"Saya berharap semua proses penyidikan bisa berjalan dengan cepat dan tuntas, tapi dengan catatan semua yang terlibat harus diseret," tandas Ketua Peradi Sulawesi Tengah itu.
Bupati Buol Amran Batalipu ditangkap KPK karena disangka menerima suap terkait kasus perizinan hak guna usaha (HGU) kelapa sawit dari PT Hardaya Inti Plantation (HIP) milik pengusaha Hartati Murdaya. [yeh]
Masa penahanan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, itu telah resmi diperpanjang komisi yang dipimpin Abraham Samad tersebut hingga 40 hari ke depan.
Menurut pengacara Amran Batalipu, Amat Entedaim, masa berlaku penahanan kliennya selama 20 hari telah habis Kamis (26/7/1202). Namun, proses penyidikan masih berlangsung hingga penyidik KPK pun memperpanjang proses penahanannya lagi.
"Saya sudah menerima surat perpanjangan penahanan dari KPK hingga 40 hari ke depan," ujar Amat.
Kondisi ini membuat kliennya akan melewati hari raya Idul Fitri pertama dalam tahanan. Amat pun ikut terancam akan berlebaran di Jakarta.
"Saya berharap semua proses penyidikan bisa berjalan dengan cepat dan tuntas, tapi dengan catatan semua yang terlibat harus diseret," tandas Ketua Peradi Sulawesi Tengah itu.
Bupati Buol Amran Batalipu ditangkap KPK karena disangka menerima suap terkait kasus perizinan hak guna usaha (HGU) kelapa sawit dari PT Hardaya Inti Plantation (HIP) milik pengusaha Hartati Murdaya. [yeh]
Rabu, 18 Juli 2012
Langganan:
Postingan (Atom)