Tolak Kepala Kemenag Baru, Warga Segel Kantor Kemenag Parigi Moutong

PARIGI--MICOM: Ratusan warga dari empat desa di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Selasa pagi (14/08), menyegel Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong.

Warga menolak kepala kantor yang baru dilantik, Lutfi Latopada.

Selain melakukan aksi penyegelan pintu utama kantor, warga juga  membakar ban bekas di halaman kantor.

Sebuah spanduk berisikan penolakan warga dengan pejabat baru juga dibentangkan di pagar halaman kantor.

Aksi protes itu dilakukan sebagai protes dan desakan kepada Kepala Kemenag Propinsi Sulawesi Tengah, Mochsen Al-Idrus untuk membatalkan pejabat baru yang sudah dilantiknya.

Menurut Koordinator aksi, Masmun, warga yang menyegel ini adalah perwakilan dari masyarakat Desa Pangi, Lebo, Bamba Lemo dan Kampal.

"Aksi penyegelan tidak akan dihentikan sampai tuntutan mereka dipenuhi," tegas Masmun.

Sebelumnya, tiga nama putra daerah yg sudah direkomendasikan untuk menjabat sebagai Kepala Kemenag Kabupaten Parigi Moutong, masing-masing Sukri,S.Ag, H Nawir, dan Sudirman.

Namun yang dlantik justru Lutfi Latopada. Pendemo pun meminta agar pejabat baru yang dlantik tidak ke Parigi Moutong.

Akibat aksis ini, seluruh aktivitas perkantoran terhenti. (HF/OL-8)

Karyawan Tambang Nikel di Morowali Sendera Staf Manajemen

MOROWALI--MICOM: Ratusan karyawan perusahaan tambang nikel PT Tridaya Jaya di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyandera satu staf perusahaan bernama Pongky, Jumat (3/8).

Aksi tersebut mereka lakukan karena manajemen PT Tridaya Jaya hingga kini belum membayar gaji mereka selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli.

Pongky disandera oleh puluhan karyawan saat berada dalam mobil aparat keamanan yang tengah melaju dari lokasi pelabuhan perusahaan. Karyawan yang mengetahuii keberadaan Pongky lalu menghadang mobil tersebut dan menyenderanya. Empat polisi yang bersama Pongky tidak berkutik.

Selain itu, karyawan perusahaan nikel tersebut juga memblokade Jalan Trans- Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara di Desa Lalampo, Kecamatan Bahadopi, Morowali. Mereka menutup jalan menggunakan tumpukan batu dan tanah.

Karyawan yang marah juga menyita puluhan kendaraan berat milik perusahaan. Aksi menuntut upah oleh 320 karyawan yang sebagian besar sopir kendaraan berat dan eksavator itu berlangsung sejak Rabu (1/8). Namun, tuntutan mereka tidak digubris oleh perusahaan, bahkan, kantor perusahaan yang berada di lokasi tambang telah kosong karena ditinggalkan manajemennya.

Menurut koordinator pengunjuk rasa, Iwan, mereka terpaksa melakukan aksi tersebut karena perusahaan terus berjanji akan membayar gaji mereka, namun tidak kunjung dilaksanakan. "Ada karyawan yang gajinya belum dibayar sejak Mei lalu. Sementara itu, perusahaan terus menjanjikan kepada karyawan akan membayar," ujarnya.

Karyawan mengancam tidak akan membebaskan Pongky dan alat-alat berat yang mereka sandera sampai gaji mereka dibayar. Setelah itu mereka rela keluar dari perusahaan yang dinilai menambang secara ilegal. (M-UB/OL-01)

Ulama Minta Dubes Myanmar Diusir Dari RI

INILAH.COM, Jakarta - Ulama di Kota Palu, Sulawesi Tengah, prihatin atas nasib umat Muslim Rohingya, Myanmar. Ketua Umum Pengurus Besar Alkhairaat Palu, Habib Ali bin Muhammad Aljufri meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas dengan mengembalikan Dubes Myanmar ke negaranya.

"Bila perlu kita mengambil tindakan, dubes mereka dikembalikan ke negaranya," tandas Habib Ali di Palu, Rabu (1/8/1202).

Menurut Habib Ali, PB Alkhairaat dan Abnaulkhairaat mengutuk dan mengecam pembantaian ribuan Muslim Rohingya. Apa yang dilakukan Myanmar sudah di luar batas kemanusian. Hal ini sangat tidak sesuai dengan ajaran agama dan aturan negara manapun.

Secara agama, ini adalah kezaliman yang harus ditolak. "Diperlukan bertoleransi dalam beragama, Buddha hidup di Indonesia tanpa ada tekanan tanpa ada permusuhan. Bagi kita siapapun yang melakukan kezaliman itu adalah musuh," ujar Habib Ali.

Dia menilai semestinya Myanmar memberikan hak kepada Muslim Rohingya karena mereka sudah lama menetap di negara tersebut.

Menurut dia, pemerintah Indonesia lamban dalam menyelesaikan ini. Kalaupun berdiplomasi pemerintah, ternyata gagal, karena itu Indonesia harus tegas.

"Walaupun mereka bagian dari ASEAN, tapi ASEAN berdiri untuk menegakan keadilan. ASEAN didirikan dalam membangun kehidupan masyarakat, pun negara Myanmar," kata dia.

Keprihatinan serupa datang dari Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) Sulteng. Ketua IKADI Sulteng, Muhammad Ali Lamu mengatakan, tragedi kemanusiaan ini seharusnya disikapi semua pihak bukan hanya kaum Muslimin. Karena ini adalah pembantaian dan pembersihan etnik.

"IKADI bersama 12 ormas Islam yang lainnya bergabung lembaga persahabatan ormas Islam telah meminta pemerintah RI mengajukan protes resmi ke pemerintah Myanmar dan PBB agar tidak melakukan standar ganda terhadap kasus Rohingya dan menyesalkan lambatnya respon pemerintah terhadap kasus ini," kata dia.

Secara lokal, IKADI Sulteng mengimbau masyarakat Sulteng peduli terhadap peristiwa ini. Minimal mendoakan saudara Muslim Myanmar di bulan Ramadan ini. [yeh]